Menurut info dari Internet, past-through claim adalah gugatan atas kerugian yg dialami subkontraktor yg disampaikan oleh kontraktor kepada pemilik proyek.

Subkontraktor (C) tidak bisa melakukan gugatan langsung kepada pemilik proyek karena mereka tidak memiliki perikatan hukum.

Yg memiliki perikatan hukum adalah kontraktor (A) dan pemilik proyek (B).

Karena itu, gugatan si subkontraktor disampaikan melalui kontraktor.

Selanjutnya, dalam sistem hukum perdata Indonesia dikenal gugatan actio pauliana, yaitu gugatan yg disampaikan oleh pihak ketiga (C) kepada para pihak (A dan B) dalam suatu perjanjian karena perjanjian tsb merugikan pihak ketiga tsb.

Uraian di atas menunjukkan bahwa definisi PTC selaras dg pengertian GAP.

Karena itu, saya menyimpulkan dan mengusulkan:

pass-through claim = gugatan actio pauliana

Rujukan:
Selain itu di luar syarat sahnya perjanjian KUHperdata mengenal juga alasan lain
sebagai dasar untuk “perjanjian yang dapat dibatalkan” yaitu gugatan actio pauliana (upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk mengajukan pembatalan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena perjanjian dianggap merugikan kepentingan pihak ketiga) atau alasan ketidak-seimbangan isi perjanjian yang sangat menyolok, yang di Indonesia diatur dalam woeker ordonantie sedangkan dalam NBW dimasukkan dalam Pasal 6:233 sub a.
http://www.bphn.go.id/data/documents/hukum_kontrak.pdf

--------------------------------------------------
Note added at 4 days (2017-07-30 22:59:06 GMT)
--------------------------------------------------

Rujukan Tambahan:
Pasal 1341 KUH Perdata

Sudarsono.2007. Kamus Hukum. Edisi Baru. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

--------------------------------------------------
Note added at 4 days (2017-07-31 01:31:00 GMT)
--------------------------------------------------

Komentar:

PTC maupun GAP:
1. Bertujuan membatalkan perjanjian di antara para pihak yg merugikan pihak ketiga.
2. Bertujuan memulihkan kerugian yg dialami pihak ketiga.

Dg dipulihkannya kerugian yg dialami pihak ketiga, tentu saja ketentuan perjanjian para pihak yg merugikan tsb dibatalkan/diubah sehingga tidak merugikan lagi.

Contoh Kasus (hipotetis):
A dan B mengadakan perjanjian pranikah. A berstatus duda. Salah satu ketentuan perjanjian tsb menyatakan bahwa C (mantan isteri A) tidak boleh datang menjenguk anak2 mereka (A & C) yg ikut dg A sejak sahnya pernikahan A dan B.